Pakar: Soal Kasus Ijazah Jokowi Pasti Ada Dua Hal, Hukum dan Politik

Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dinilai memiliki dimensi hukum dan politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa perdebatan politik cenderung tidak akan selesai karena perbedaan kepentingan, sehingga proses hukum menjadi instrumen paling tepat untuk mendapatkan kepastian fakta dan bukti yang jelas.

Kasus ini akan memasuki sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 17 September 2026. Roy Suryo mengklaim memiliki bukti kuat bahwa ijazah tersebut tidak asli, sementara Jokowi menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya dalam persidangan guna menyelesaikan persoalan ini.