Payroll ASN di BPD jadi sumber pembiayaan sektor riil daerah

Pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah yang disalurkan melalui bank pembangunan daerah (BPD) menjadi sumber dana murah penting untuk likuiditas BPD, kata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Kepala OJK Bali, Parjiman, menyatakan bahwa payroll ASN di BPD mendukung likuiditas bank daerah, namun menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kinerja BPD jika ada rencana pemindahan gaji ke bank BUMN. Ia juga mendorong BPD untuk memperbaiki pelayanan dan infrastruktur agar tidak bergantung terlalu besar pada dana ASN.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, Alex Sandra, menyoroti risiko kebijakan pemindahan gaji ASN dari BPD ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia memperkirakan kredit ASN di BPD mencapai 40-70 persen, sehingga pemindahan gaji berpotensi menyebabkan hilangnya dana dari kas daerah, menurunkan likuiditas, dan meningkatkan kredit macet. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan industri perbankan daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya kebijakan pemerintah pusat untuk memindahkan penyaluran gaji ASN dari BPD ke bank Himbara. Ia menegaskan tidak ada rencana perubahan mekanisme transfer dana ke pemerintah daerah.