Pemerintah Diminta Jangan Salah Desain BUK Migas hingga Picu Konflik Kepentingan

Pemerintah diminta hati-hati dalam merancang Badan Usaha Khusus (BUK) Migas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Politikus PKS Mulyanto menyatakan ada dua opsi: mengubah SKK Migas menjadi BUK yang beroperasi atau memperkuat Pertamina sebagai regulator. Kedua pilihan memiliki kelemahan, seperti kurangnya pengalaman operasional SKK Migas atau potensi konflik kepentingan jika Pertamina sekaligus regulator dan operator. Mulyanto menekankan BUK Migas harus menjamin kepastian hukum, persaingan yang sehat, serta tata kelola yang transparan. Ia juga meminta tidak mengabaikan sumber daya manusia di SKK Migas agar tidak terjadi pemutusan kerja.