Pemerintah Jangan Sampai Terlambat, Gatot Nurmantyo Buka-bukaan Soal Kerusuhan Aceh sampai Papua

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa kerusuhan di Aceh dan Papua bukan sekadar masalah keamanan, tetapi akumulasi dari persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung lama. Ia menyoroti kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kondisi kesejahteraan masyarakat daerah, yang jika tidak ditangani, dapat memicu konflik terbuka. Menurutnya, pendekatan pemerintah harus lebih menyeluruh dan tidak hanya fokus pada respons keamanan semata. Contohnya, kondisi Aceh yang mengalami ketegangan setelah insiden penurunan bendera merah putih dikaitkan dengan penanganan banjir bandang akhir November 2025 yang dinilai tertunda, serta kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi Transfer ke Daerah (TKD), sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat. "Urat nadi ekonomi di daerah itu adalah APBD. Ketika kas daerah dikurangi, urat nadi itu akan terhambat," ujarnya dalam webinar "Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab". Di Papua, konflik kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata juga menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tidak efektif menyelesaikan persoalan yang sudah lama berkembang. Gatot mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat, memahami latar belakang sosial dan sejarah setempat, serta tidak menunggu hingga situasi serupa terjadi di daerah lain. Ia menekankan pentingnya menelusuri akar persoalan secara komprehensif, termasuk kondisi masyarakat, kebijakan anggaran, hubungan pusat-daerah, dan aspek sejarah, agar solusi dapat ditemukan sebelum konflik membesar.