Pramono Minta Kemenkeu Segera Kaji Rencana Obligasi Jakarta Rp 3,5 Triliun

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun untuk meredam tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 15 triliun oleh pemerintah pusat. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Kementerian Keuangan segera mengkaji dan menyelesaikan rencana tersebut agar bisa direalisasikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa obligasi sama dengan utang, sehingga Pemprov harus memastikan kemampuan APBD untuk melunasinya dalam masa jabatan saat ini agar tidak menjadi beban kepala daerah berikutnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan urgensi penerbitan obligasi karena DKI Jakarta masih memiliki dana besar yang belum terserap. Pemerintah pusat akan mengkaji lebih lanjut rencana ini.