Prioritas Kacau, Guru Mogok Mengajar Sementara Pemerintah Malah Buka 200 Juta Rekening

Ribuan guru di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengancam mogok mengajar mulai Senin, 14 September 2026, jika hak gaji mereka belum dicairkan hingga akhir pekan ini. Aksi ini dilatarkan oleh keterlambatan pembayaran gaji yang menjadi akar masalah. Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk program pembukaan rekening massal bagi lebih dari 200 juta warga negara Indonesia. Menurut jurnalis dan pegiat media sosial Ahmad Arif, hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyusun prioritas kebijakan. Ketika hak-hak dasar seperti gaji guru dan akses pendidikan belum terpenuhi, pemerintah justru mengalokasikan dana besar untuk program yang dianggap tidak jelas. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dana sebesar Rp11 triliun akan digunakan untuk memberikan setoran awal sebesar Rp50.000 di setiap rekening baru melalui bank BUMN seperti BRI dan BSI, khususnya di wilayah Aceh. Program ini akan difokuskan pada WNI berusia 17 tahun ke atas dan data pembuatan rekening akan disinkronkan dengan Ditjen Dukcapil. Skema teknis sedang dikoordinasikan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.