Purbaya Dukung Obligasi Jakarta Rp3,5 T Meski Pertanyakan Urgensinya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun, namun mempertanyakan urgensi langkah tersebut. Purbaya menilai Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah memiliki likuiditas kas yang sangat tebal, sehingga tidak mendesak untuk mengakses pasar modal. Ia menegaskan Kementerian Keuangan akan mempelajari lebih lanjut rencana ini sebelum memberikan izin.

Polemik muncul terkait penerbitan obligasi ini setelah Pemerintah Pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp15 triliun. Pramono Anung menyatakan, penerbitan obligasi menjadi solusi untuk menanggapi tekanan fiskal akibat pemotongan DBH tersebut. Menurutnya, ini menjadi langkah pertama di Indonesia bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi.

Purbaya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan izin penerbitan surat utang daerah untuk mencegah risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada krisis fiskal nasional. Ia mengacu pada pengalaman negara berkembang seperti Brazil dan Argentina yang pernah kesulitan akibat gagal bayar daerah. Pihaknya menegaskan keputusan akan didasarkan pada aturan yang berlaku, termasuk undang-undang APBN.