Ratifikasi IEU CEPA Membuka Peluang Bisnis-Investasi Lebih Besar di RI

Pemerintah Indonesia mengadakan dialog dengan Delegasi dan Duta Besar Negara-negara Anggota Uni Eropa untuk mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan IEU CEPA sebagai 'game changer' untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik. Jika diimplementasikan mulai awal 2027, IEU CEPA akan memberikan akses pasar sebesar 90,4% pos tarif langsung menjadi 0% dan 8,37% berkurang bertahap, yang diharapkan memperluas ekspor Indonesia seperti sawit, alas kaki, kopi, furnitur, pertanian/perikanan, dan telekomunikasi.

Dokumen IEU CEPA dalam bahasa Inggris ditargetkan ditandatangani pada Oktober 2026, kemudian dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk ratifikasi. Di Indonesia, pemerintah akan menggunakan mekanisme Perpres untuk percepatan implementasi setelah berkonsultasi dengan DPR. Ratifikasi ini penting karena Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia akan berakhir pada akhir 2026, sehingga IEU CEPA dapat mengisi kesenjangan akses pasar yang mungkin terjadi.

Pemerintah mendorong investasi Uni Eropa pada sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik (EV), digital, dan farmasi untuk mendukung transfer teknologi dan transformasi industri domestik. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Y.M. Denis Chaibi, menyatakan dukungan kuat terhadap ratifikasi CEPA dan mengumapkan kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November 2026 untuk membahas implementasi lebih lanjut.