Rekening untuk Semua Warga: Terobosan Inklusi Keuangan atau Sekadar Angka?

Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menyiapkan kebijakan penyediaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia 17 tahun ke atas. Kebijakan ini dirancang untuk memperluas inklusi keuangan dan menjadi infrastruktur digital pemerintah, dengan rekening yang terhubung ke Nomor Induk Kependudukan (NIK), sistem pembayaran Bank Indonesia, dan QRIS. Rekening yang dibuka akan dilengkapi saldo awal dan bebas potongan administrasi, sehingga dapat menjadi saluran penyaluran program pemerintah seperti Bantuan Sosial (Bansos) secara langsung ke penerima. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan ini. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, melampaui target RPJMN 2025–2029. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat integrasi data penduduk yang belum terlayani oleh sektor keuangan formal ke dalam sistem moneter nasional.

Namun, para ahli menyoroti beberapa risiko dan tantangan terkait kebijakan ini. Guru besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah rekening yang terbuka, tetapi juga oleh tingkat aktivasi dan pemanfaatan rekening tersebut. Jika pembukaan rekening dilakukan secara massal tanpa pendampingan edukasi keuangan, berisiko tinggi terhadap munculnya rekening pasif atau zombie account yang tidak digunakan. Selain itu, pembukaan puluhan hingga ratusan juta rekening membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi perbankan yang kuat untuk menjamin keamanan transaksi, validasi identitas, dan perlindungan data nasabah. Rahma juga menekankan pentingnya membedakan antara target kepemilikan rekening dengan tingkat aktivasi, agar pemerintah tidak terjebak dalam ilusi kemajuan hanya berdasarkan angka statistik.