RI Dapat Utang Rp 11,5 T dari ADB, untuk Apa?

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman sebesar US$ 650 juta atau sekitar Rp 11,5 triliun untuk mendukung program Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL) di Indonesia. Pinjaman ini ditujukan untuk memodernisasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengembangan platform digital nasional untuk integrasi dan pelaporan data fiskal serta penilaian pajak properti yang lebih adil. Program ini juga mengedepankan isu perlindungan hak-hak sipil, seperti perencanaan anggaran yang responsif terhadap perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana.

Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyatakan bahwa 35%-40% total pengeluaran publik, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola di tingkat subnasional. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang terfragmentasi dan perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah menjadi tantangan yang ingin diatasi. Program ini diharapkan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan.

Dengan memperkuat arsitektur fiskal dan digital negara, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh provinsi, kabupaten, dan desa, sekaligus memastikan kebijakan yang lebih koheren dan efisien di tingkat lokal.