ADB beri pinjaman 650 juta dolar untuk perkuat pengelolaan fiskal RI

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman sebesar 650 juta dolar AS (setara Rp11,5 triliun) untuk mendukung modernisasi pengelolaan fiskal daerah di Indonesia melalui Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (ADIL). Pinjaman ini akan digunakan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung platform digital nasional untuk integrasi data fiskal, serta meningkatkan penyampaian layanan publik. Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyatakan bahwa program ini juga mencakup penilaian pajak properti yang lebih adil dan integrasi risiko bencana dalam perencanaan keuangan daerah.

Program ADIL ditujukan untuk mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal dan administratif di berbagai wilayah, yang saat ini memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik. Menurut Bobur, sekitar 35-40 persen dari total pengeluaran publik, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola di tingkat daerah. Dengan demikian, penguatan sistem pengelolaan keuangan publik di daerah menjadi krusial untuk memastikan layanan esensial tetap terpenuhi secara merata.

Program ini juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) dan Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan. ADB, sebagai bank pembangunan multilateral, terus mendukung Indonesia melalui berbagai inisiatif yang bertujuan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.