Selisih Harga Tinggi, Konsumsi Pertalite Tembus Kuota

Kenaikan harga BBM nonsubsidi seri Pertamax sejak 10 Juni 2026 menyebabkan konsumsi Pertalite mengalami peningkatan signifikan. Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selisih harga yang lebar antara Pertalite (Rp 10.000/liter) dan BBM nonsubsidi seperti Pertamax (Rp 16.250/liter), Pertamax Green (Rp 17.000/liter), dan Pertamax Turbo (Rp 20.750/liter) mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Konsumsi Pertalite naik 9,19 persen pada Juni 2026 (82.760 KL/hari), 12,92 persen pada Juli 2026 (85.589 KL/hari), dan 11,31 persen pada Agustus 2026 (84.368 KL/hari). Lonjakan ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Meski demikian, Wahyudi menjamin penyaluran Pertalite masih aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Sehari-harinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga melaporkan konsumsi liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kg yang melebihi kuota penetapan pemerintah selama tiga tahun terakhir. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa konsumsi LPG terus meningkat setiap tahun. Pada 2023, kuota awal 8,0 juta metric ton (MT) disesuaikan menjadi 8,1 juta MT dengan realisasi 8,04 juta MT. Pada 2024, kuota naik dari 8,03 juta MT menjadi 8,29 juta MT dengan realisasi 8,23 juta MT. Pada 2025, kuota awal 8,17 juta MT diubah menjadi 8,55 juta MT dengan realisasi 8,52 juta MT. Prognosa konsumsi LPG pada 2026 mencapai 8,67 juta MT, atau 108,46 persen dari kuota APBN.

Pemerintah sedang mengkaji skema pembatasan LPG 3 kg untuk mengurangi beban konsumsi yang melebihi kuota. Upaya ini dilakukan seiring dengan lonjakan konsumsi Pertalite yang dipicu oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kedua fenomena ini menunjukkan tekanan pada kebijakan energi subsidi di Indonesia, yang perlu ditanggapi dengan kebijakan yang lebih tepat guna menyeimbangkan kebutuhan energi masyarakat dan beban negara.