Supaya Investor Cepat Bangun Pabrik, HKI Bawa Jurus Ini ke Prabowo

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengidentifikasi masalah klasik yang menghambat realisasi investasi, termasuk sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan lintas instansi, kepastian pasokan listrik dan gas industri, serta konektivitas kawasan industri. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menekankan ini bukan sekadar kendala administratif, tetapi berdampak langsung pada kecepatan dan keputusan investor. Dalam Rakernas XXV yang dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan pejabat lain, disebutkan bahwa investor global kini mempertimbangkan kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan energi, kualitas infrastruktur, dan konsistensi regulasi. Indonesia memiliki potensi besar dengan pasar domestik yang luas, bonus demografi, dan kebijakan hilirisasi, namun perlu perbaikan iklim investasi untuk mewujudkannya.

Hambatan yang sering ditemui meliputi lamanya perizinan, persetujuan lingkungan hidup, dan akses menuju infrastruktur seperti pelabuhan dan jaringan transportasi. Setiap investasi yang tertunda berdampak pada penundaan pembangunan pabrik, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, dan penerimaan negara. Menteri Perindustrian menegaskan kawasan industri harus menjadi motor transformasi nasional melalui percepatan hilirisasi dan peningkatan daya saing.

Sebagai solusi, HKI mengusulkan harmonisasi regulasi, percepatan penyelesaian perizinan, kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan listrik dan gas industri, serta penguatan konektivitas kawasan industri. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai paket solusi berbasis pengalaman lapangan untuk mempercepat realisasi investasi dan dampak positif bagi ekonomi nasional.