Anggota DPR Desak Penanganan Karhutla Kalimantan Dipercepat dengan Anggaran Rp290,9 Miliar

Anggota DPR RI dari Komisi IV, Daniel Johan, mendesak Kementerian Keuangan mencairkan anggaran Rp 290,9 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menyoroti dampak karhutla yang meluas, termasuk penutupan sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak akibat kualitas udara buruk, serta kabut asap yang menimbulkan sorotan internasional seperti Singapura dan Malaysia. Daniel juga mendesak penetapan karhutla sebagai bencana nasional agar respons lebih cepat dan terkoordinasi.

Menurut data BNPB, jumlah hotspot tertinggi terdapat di Kalimantan Tengah (767 titik), diikuti oleh Kalimantan Barat (560 titik). Di wilayah seperti Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, jarak pandang turun hingga 10 meter akibat kabut asap tebal. Daniel meminta setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi segera ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan, serta pencarian dan pembuatan daftar lokasi prioritas untuk penanganan dalam hitungan jam.

Untuk penanganan operasional, Daniel mendorong operasi water bombing, penerangan tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri, serta percepatan modifikasi cuaca melalui kolaborasi BNPB, BMKG, dan BRIN. Ia juga menekankan pentingnya APD lengkap bagi petugas pemadam dan penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pihak yang menyebabkan karhutla, baik disengaja maupun lalai.