Anggota DPR Desak Kemenkeu Cairkan Rp 290 M untuk Tangani Karhutla Kalimantan

Anggota DPR RI dari Komisi IV, Daniel Johan, mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290,9 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menurutnya, anggaran ini sangat penting agar upaya pemadaman di lapangan tidak terhambat akibat keterbatasan sumber daya. Daniel juga menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pihak yang menyebabkan karhutla, baik disengaja maupun lalai, karena kasusnya tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, hingga menimbulkan kabut asap yang menjadi sorotan internasional seperti Singapura.

Daniel mengkhawatirkan dampak langsung karhutla, termasuk penutupan sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak akibat kualitas udara yang buruk. Ia mendorong agar penanganan karhutla diserahkan kepada satu lembaga saja agar pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Menurutnya, koordinasi yang terlalu panjang justru memperlambat respons. Ia menunjuk Kementerian Kehutanan sebagai lembaga yang paling tepat untuk mengatasi kebakaran hutan.

Untuk penanganan operasional, Daniel meminta pemerintah mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, termasuk operasi water bombing, serta tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri. Ia juga menekankan pentingnya APD lengkap bagi petugas pemadam, serta percepatan operasi modifikasi cuaca melalui kolaborasi BNPB, BMKG, dan BRIN sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.