Baleg-Pemerintah-DPR Sepakati Daftar RUU Baru Prioritas Prolegnas 2026

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum, dan DPD RI mengadakan rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 di Senayan, Jakarta, pada Senin (24/8/2026). DPR RI mengusulkan tiga RUU baru: RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kementerian Hukum menyampaikan delapan RUU usulan pemerintah yang masih dalam proses internal, termasuk RUU yang menunggu Surat Presiden atau sedang dibahas secara internal.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan bahwa dua RUU pertama diperlukan untuk mengatur pajak pariwisata, sementara RUU Reforma Agraria bertujuan menyelesaikan konflik struktural yang belum tuntas. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengusulkan penyesuaian lainnya, termasuk penggantian RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dari 13 RUU yang menjadi prakarsa pemerintah, lima telah disampaikan kepada DPR, termasuk RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati, RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak. Sisa enam RUU masih dalam proses internal pemerintah. Kesepakatan juga mencakup perubahan pengusulan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri dari usulan DPR melalui Baleg menjadi usulan DPR melalui Komisi VI, serta perubahan judul RUU tentang Ketenagakerjaan menjadi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Setelah semua poin dibacakan, kesepakatan tersebut disetujui secara bersama oleh para peserta rapat.