BGN Cabut Kepala SPPG di Nganjuk Akibat Keracunan MBG, Komisi IX Minta Reformasi Sistem Dapur

Badan Gizi Nasional (BGN) memecat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Begadung II di Nganjuk setelah 143 siswa dan guru di tiga sekolah mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemecatan dilakukan karena kepala unit dinilai tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono, menyampaikan hal ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk pada Sabtu, 5 September 2026. Salah satu faktor yang disoroti adalah menu nasi goreng yang disajikan dalam paket MBG, yang berisiko cepat basi jika tidak ditolak dalam waktu empat jam sejak dimasak. BGN menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama karena menu MBG dikonsumsi oleh ribuan siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta BGN melakukan perubahan besar dalam pelaksanaan program MBG, khususnya mengganti sistem dapur tersentralisasi dengan dapur berbasis sekolah (school-based kitchen). Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kasus keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Charles menilai angka ini menunjukkan masalah sistemik, bukan sekadar kejadian terisolasi. Dapur berbasis sekolah diharapkan memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi siswa, sehingga mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Menurutnya, setelah empat jam makanan dibiarkan di suhu ruang, risiko pertumbuhan bakteri meningkat secara signifikan.

Untuk dapur SPPG yang sudah beroperasi, Charles mengusulkan agar pemerintah memberikan ganti rugi satu kali jika sistem tersebut dialihkan ke model baru. Pemerintah daerah bersama BGN juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Nganjuk dan memperbaiki prosedur operasional guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kasus ini masih dalam penyelidikan oleh pihak berwajib untuk menentukan penyebab pasti dan mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab.