BGN Perkuat Tata Kelola MBG, PDIP Dorong Kompensasi Korban Keracunan

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat. Fokus utama perbaikan meliputi evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program guna meminimalisir kendala teknis dan dampak negatif di lapangan. BGN juga menginstruksikan yayasan mitra pelaksana untuk terlibat aktif dalam pengawasan tata kelola operasional dapur, termasuk memastikan seluruh tim menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari PDIP, Charles Honoris, mendesak BGN menjamin seluruh biaya medis korban keracunan MBG hingga pulih total, termasuk pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis. PDIP juga mendorong penciptaan mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban, terutama yang mengalami dampak serius seperti trauma, kehilangan waktu sekolah, atau gangguan kesehatan jangka panjang, seperti kasus di Karo, Sumatera Utara.

BGN merespons positif rekomendasi Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk membentuk unit pemulihan korban yang dapat menangani masalah kesehatan secara sistematis dan responsif. Selain itu, BGN telah mencoret 1.653 sekolah, mayoritas sekolah internasional, dari daftar penerima program MBG.