Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan Demi Keadilan Ekologis

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, agar juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis. Dalam sambutannya pada acara Pekan Rakyat Lingkungan Hidup di Pekanbaru, Bima menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat secara bermakna dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui percepatan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). Ia juga menyatakan bahwa pandangan pemerintah terhadap masyarakat adat telah berubah dari objek menjadi subjek yang memiliki hak dan peran penting sebagai penjaga alam.

Bima menekankan bahwa tata ruang harus menjadi dasar desain pembangunan daerah dengan prinsip keseimbangan ekologis, sekaligus memastikan kebijakan tidak hanya berdasarkan popularitas atau regulasi, tetapi juga mempertimbangkan warisan budaya, kekayaan alam, dan hukum adat setempati. Pendekatan co-creation menjadi kunci, di mana masyarakat adat turut menentukan arah pembangunan yang berdampak pada ruang hidup mereka.

Beberapa media menyebutkan peran WALHI sebagai jembatan antara masyarakat adat, kearifan lokal, dan pemerintah, sementara Liputan6.com dan CNN Indonesia menekankan kolaborasi dengan organisasi lingkungan dan aktivis. CNN Indonesia menambahkan bahwa Kemendagri siap kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan aktivis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis. Liputan6.com menyebutkan bahwa masih banyak wilayah yang belum memiliki Perda pengakuan masyarakat hukum adat meskipun sebagian sudah memiliki Perda tetapi belum menerapkannya.