Demo 27 Agustus Tuntut RUU Perampasan Aset, DPR Lanjutkan Pembahasan Paripurna

Demonstrasi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI menggabungkan tuntutan beberapa kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa, dengan fokus utama pada pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Menurut Warta Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi terkait RUU ini, sementara Kepala Bakom Muhammad Qodari menyatakan bahwa rancangan ini akan membantu menyelesaikan berbagai masalah termasuk korupsi, penipuan investasi, dan penyelenggaraan ibadah haji umrah. Detik.com melaporkan empat kelompok tercatat mengikuti aksi: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), dengan tuntutan yang bervariasi mulai dari pemberantasan korupsi hingga isu kebutangan, pendidikan, dan kesehatan.

Di samping aksi demonstrasi, DPR tetap menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (27/8/2026) pukul 09.30 WIB. Warta Ekonomi melaporkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari agenda tersebut, dengan laporan disampaikan oleh Komisi III DPR RI. Detik.com menyebutkan bahwa selain RUU Perampasan Aset, agenda Paripurna juga mencakup pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan oleh Baleg, serta berbagai isu lainnya termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan perubahan Prolegnas. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa aktivitas parlemen tidak berubah meski ada aksi demonstrasi.

Perbedaan melaporkan terlihat pada jumlah kelompok peserta demo. Warta Ekonomi hanya menyebutkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai pelaku aksi, sementara Detik.com mencatat empat kelompok berbeda yang mengikuti demonstrasi. Selain itu, Warta Ekonomi menekankan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan utama kelompok demo, sementara Detik.com menyebutkan bahwa tuntutan peserta demo lebih luas, mencakup berbagai isu seperti kebutangan, pendidikan, kesehatan, dan evaluasi program pemerintah.