Digitalisasi Bansos Nontunai Rencana 80 Persen Oktober 2026, Pilot Banyuwangi 77,6% Deviasi

Pemerintah Indonesia menargetkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai kepada 50 juta penerima desil 1-4 dengan transfer langsung ke rekening bank. Kebijakan ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi dengan menghentikan skema tunai konvensional. Sistem diproyeksikan 80 persen selesai pada Oktober 2026, dengan uji coba pada KI 2027. Namun, uji coba di Banyuwangi menunjukkan deviasi 77,6% bansos ke sasaran tidak tepat, memaksa pemerintah mempercepat reformasi data dengan integrasi AI dan verifikasi lapangan melibatkan TNI, Polri, serta masyarakat. Pemerintah mengembangkan sistem Perlinsos Digital berbasis Artificial Intelligence yang direncanakan rilis nasional pada Oktober-November 2026. Saat ini, piloting telah diperluas ke 215 kabupaten. Untuk mendukung efektivitas, pemerintah membuka pendaftaran Agen Perlinsos bagi masyarakat, TNI, Polri, hingga UMKM guna mempermudah verifikasi dan pengambilan bansos digital melalui pengenalan wajah. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan konsep 'digital by design' dan 'digital by justice' guna memastikan sistem tetap adil, transparan, dan tidak merugikan kelompok masyarakat yang gagap teknologi. Laporan pilot Banyuwangi menunjukkan 77,6% bantuan tidak tepat sasaran, sementara Laporan Kementerian PANRB menyebut target tingkat kesalahan harus turun hingga di bawah 10%. Presiden Prabowo juga meminta masyarakat memiliki rekening di BRI dan BSI untuk penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran.