DPR dan Pemerintah Evaluasi Aturan Data Desil BPS terkait Penyaluran Bansos dan KIP Kuliah

Komisi X DPR RI mendorong evaluasi penggunaan data desil BPS sebagai parameter tunggal dalam penyalahan bansos dan bantuan pendidikan. Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati menyampaikan bahwa penggunaan desil yang kaku dan lambatnya pemutakhiran data—hingga tiga bulan—sering menyebabkan warga kehilangan hak bansos atau calon mahasiswa prasejahtera terancam tidak bisa kuliah. DPR juga meminta agar penetapan penerima KIP Kuliah tidak hanya bergantung pada DTKS, tetapi didasarkan pada verifikasi faktual. Untuk mengatasi ketidakakuratan data, DPR mengusulkan agar BPS melakukan uji cakup dan melibatkan kelurahan melalui Muskal memberikan rekomendasi kelayakan penerima bantuan. Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menyampaikan contoh kasus pengayuh becak yang status ekonominya sempat melonjak ke Desil 9, mengancam hak bantuan pendidikan anaknya sebelum diperbaiki ke Desil 3.

Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Menteri Keuangan, menunda penggunaan data kemiskinan terbaru BPS untuk penyaluran bansos hingga akurasinya teruji. Ia menjelaskan, pihaknya pernah menemukan kasus di mana masyarakat mendadak masuk klasifikasi desil 9-10 dan berpotensi kehilangan subsidi. Kemenkeu menyiapkan uji petik 1.000 titik dan 1.000 KTP serta menyetujui tambahan anggaran Rp7 triliun untuk perbaikan data BPS, sehingga total anggaran mencapai Rp9 triliun. Jika uji menunjukkan ketidaksesuaian tinggi, data lama dapat dikembalikan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menjelaskan bahwa BPS terus menyempurnakan DTSEN yang mengintegrasikan data Regsosek, P3KE, DTKS, dan Dukcapil. BPS juga mendukung revisi UU Statistik untuk menempatkan petugas statistik lapangan permanen hingga tingkat desa guna menjamin akurasi data. Kendala utama yang disoroti DPR meliputi keterbatasan payung hukum bagi kelurahan untuk mengalihkan bantuan serta durasi pemutakhiran data yang lama.