DPR Minta BPS Evaluasi Data Desil, Soroti Ancaman Hilangnya Hak Bansos dan KIP Kuliah

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi penggunaan data desil BPS sebagai parameter tunggal penyaluran bantuan sosial (bansos) dan KIP Kuliah. Sistem ini dinilai terlalu kaku dan lambat dalam pemutakhiran data, sehingga banyak warga miskin kehilangan hak bantuannya tanpa adanya ruang koreksi faktual di lapangan.

Kendala utama meliputi keterbatasan payung hukum bagi kelurahan untuk mengalihkan bantuan serta durasi pemutakhiran data yang mencapai tiga bulan. DPR meminta agar penetapan penerima KIP Kuliah tidak hanya bergantung pada DTKS, tetapi juga melalui verifikasi faktual untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi mahasiswa prasejahtera.