DPR Kawal Hak Gaji Karyawan PT Pos, Dorong Pencairan Dana Rp158 Miliar

DPR RI menerima aspirasi Serikat Buruh PT Pos Indonesia terkait kondisi keuangan perusahaan yang berdampak pada 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan. Pertemuan dilakukan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 26 Agustus 2026. Perwakilan buruh menyampaikan kekhawatiran terkait kepastian gaji dan masa depan perusahaan. Komisi VI DPR RI, dipimpin Anggia Ermarini, menekankan pentingnya pembayaran gaji yang jatuh tempo pada 1 September 2026. Komisi juga mendorong percepatan pencairan dana sebesar Rp158 miliar dari Kementerian Sosial berdasarkan hasil audit sebagai tagihan PT Pos. Surat permintaan telah dikirim ke Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026, dan diharapkan dapat dicairkan pada pekan yang sama. Dasco menegaskan bahwa dana tersebut merupakan pembayaran utang perusahaan, bukan pinjaman atau dana talangan, sehingga prosesnya harus segera diselesaikan. DPR RI akan terus memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan karyawan untuk memastikan komitmen bersama terwujud.