RUU Perampasan Aset Ditetapkan Disahkan Desember 2026, Pimpinan DPR Komited dan Demonstrasi Masyarakat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan disahkan pada bulan Desember 2026. Langkah ini merespons gelombang desakan dari masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menuntut pemerataan regulasi untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kejahatan bermotif ekonomi. Demonstrasi massa digelar di depan Gedungan DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, diikuti oleh perwakilan AMPB yang turun ke ruang rapat paripurna DPR untuk memantau pembahasan RUU tersebut.

Komitmen tiga pimpinan DPR RI—Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa—dituangkan dalam surat pernyataan untuk mundur dari jabatan pimpinan maupun anggota DPR jika RUU tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen ini saat menerima audiensi dari AMPB yang dipimpin oleh Supriyono alias Botok. Rapat Paripurna telah menyetujui batas akhir tersebut dan menyiapkan berita acara sebagai pegangan bersama. Botok menyambut positif komitmen ini namun menegaskan akan menuntut tanggung jawab penuh jika janji tidak ditepati.

Pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai sejak 19 November 2024, ketika masuk ke Prolegnas Longlist 2025–2029. Proses penyusunan meliputi penetapan draf oleh Komisi III pada 23 September 2025, diskusi dengan pakar, hingga penyelesaian naskah akademik dan draf sementara pada 19 Desember 2025. Tujuan utama RUU adalah memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, sehingga kerugian negara dapat pulih, terutama dalam kasus kejahatan ekonomi yang semakin masif. Sebelumnya, rombongan AMPB dari Pati mengalami penghalangan bus dan teror penembakan rumah sopir saat akan ke Jakarta untuk aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Wayan juga menggarisbawahi kesulitan masyarakat awam dan lansia dalam membuktikan administrasi keuangan untuk proses perampasan aset.