G20 Sepakat Tolak Pangan Jadi Alat Tekan Politik dalam Pertemuan Menteri Perdagangan

Para Menteri Perdagangan G20, termasuk Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, bersepakat menolak penggunaan bahan pangan sebagai alat tekanan geopolitik dalam Pertemuan Menteri Perdagangan G20 yang diselengarakan di Milwaukee, AS. Menurut pernyataan kedua media, pertemuan ini berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 2026 (CNBC Indonesia) atau pada 3 Oktober 2026 (Liputan6.com). Para peserta menyepakati bahwa pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan tidak boleh menjadi instrumen politisasi pasca makanan.

Isu kelebihan kapasitas industri (excess capacity), praktik kerja paksa (force labor), dan prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam WTO menjadi fokus diskusi. Indonesia mendorong pendekatan berbasis bukti dalam menilai excess capacity dan menekankan penggunaan trade remedies yang transparan. Terkait kerja paksa, Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi sembilan dari sepuluh Konvensi Fundamental ILO dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang impor barang hasil kerja paksa.

Kesepakatan G20 juga menegaskan perlindungan hak pekerja tetapi menolak agar isu tersebut dipolitisasi untuk menekan negara lain. Indonesia menolak agar tidak ada negara mendapatkan keunggulan kompetitif melalui praktik kerja paksa, sekaligus menekankan bahwa kebijikan perdagangan harus menghargai perbedaan sistem ekonomi masing-masing negara.