Gus Lilur Minta Prabowo Pastikan Namanya Tak Dipakai untuk Intervensi Muktamar NU

Gus Lilur, seorang kiai NU asal Situbondo, meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada pihak yang menggunakan nama atau fasilitas kekuasaan presiden untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU yang akan dilaksanakan pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Gus Lilur menyampaikan permintaan ini setelah menerima informasi dari sumber tepercaya mengenai adanya gerakan yang diduga memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat pemerintah.

Dalam keterangannya, Gus Lilur menekankan bahwa NU sebagai organisasi ulama harus menjalankan proses pemilihan kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi, bukan kedekatan dengan penguasa. Ia juga meminta Presiden Prabowo turun tangan secara sederhana dengan memastikan tidak ada pembantinnya yang menggunakan nama atau fasilitas negara untuk mencampuri urusan internal NU.

Sementara itu, SINDOnews melaporkan bahwa Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengenai adanya jejaring yang melibatkan sembilan pembantu presiden, seperti Mensos Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang diduga berupaya memengaruhi proses suksesi. Informasi tersebut mengarah pada dukungan untuk calon KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam. Meskipun ia tidak percaya Presiden Prabowo benar-benar mengetahui gerakan tersebut, Gus Lilur menilai pentingnya agar pemerintah menjaga agar jabatan pejabat negara tidak digunakan untuk mencampuri urusan internal NU.