Indonesia Bantah Tudingan Transshipment Scam AS, Airlangga: Laporan Berasal dari Asumsi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan Amerika Serikat (AS) yang menuduh Indonesia terlibat dalam praktik transshipment untuk membantu China menghindari tarif impor AS. Tudingan ini muncul dari dokumen AS berjudul "The Great Transshipment Scam" yang menyatakan eksportir China memanfaatkan pengemasan ulang dan pemalsuan asal negara melalui Indonesia dan puluhan negara lain. Airlangga menegaskan Indonesia tidak pernah melakukan transshipment karena fokusnya sebagai negara berbasis industri, bukan negara yang mengandalkan sektor pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa ada negara-negara lain yang memiliki spesialisasi sebagai pusat pelabuhan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor baru sebesar 10 persen terhadap produk dari sekitar 60 negara, termasuk Indonesia. Kebijikan ini mulai berlaku pada 25 Juli setelah berakhirnya tarif sementara yang berlangsung 150 hari. Berdasarkan dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), tarif 10 persen dikenakan kepada negara yang dinilai memiliki kebijakan untuk mencegah masuknya barang hasil kerja paksa.

Airlangga juga menyatakan bahwa laporan AS didasarkan pada asumsi, bukan fakta. Laporan tersebut mengklasifikasikan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam ke dalam Tier 2 sebagai negara dengan volume transshipment signifikan. Ia menjelaskan bahwa industri di Batam-Bekasi telah berdiri sejak 1990-an dan didominasi perusahaan nasional. Airlangga menegaskan bahan baku plastik domestik sudah tersedia dari produsen seperti Chandra Asri dan Lotte Chemical, sehingga tidak memerlukan transshipment dari China.