Airlangga Buka Suara soal RI Dituduh Bantu China Hindari Tarif AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan Amerika Serikat (AS) yang menuduh Indonesia melakukan transshipment untuk membantu China menghindari tarif impor AS. Tudingan ini muncul dari dokumen AS berjudul "The Great Transshipment Scam" yang menyatakan eksportir China memanfaatkan praktik pengemasan ulang dan pemalsuan asal negara melalui Indonesia dan puluhan negara lain. Airlangga menegaskan Indonesia tidak pernah melakukan transshipment karena fokusnya sebagai negara berbasis industri, bukan negara yang mengandalkan sektor pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa ada negara-negara lain yang memiliki spesialisasi sebagai pusat pelabuhan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor baru sebesar 10 persen terhadap produk dari sekitar 60 negara, termasuk Indonesia. Kebijatan ini mulai berlaku pada 25 Juli setelah berakhirnya tarif sementara yang berlangsung 150 hari. Berdasarkan dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), tarif 10 persen dikenakan kepada negara yang dinilai memiliki kebijakan untuk mencegah masuknya barang hasil kerja paksa. Kriteria ini mencakup negara yang telah menerapkan larangan impor terhadap barang hasil kerja paksa, berkomitmen menegakkan larangan melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), atau memiliki rezim parsial yang efektif mencegah impor barang hasil kerja paksa.