Indonesia Dorong Peran Aktif Negara Berkembang dan Kemandirian Ekonomi di BRICS

Indonesia mendorong negara berkembang untuk aktif dalam negosiasi tata kelola global guna menghadapi fragmentasi ekonomi dan ketidakpastian perdagangan. Melalui keanggotaan penuh di BRICS sejak 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperbesar suara Global South dan memanfaatkan kekuatan kolektif BRICS yang mewakili 49,5% populasi dunia, 40% PDB global, serta 26% perdagangan dunia. Fokus utama mencakup penguatan kerangka institusional, ketahanan pangan, dan industrialisasi bersama.

Dalam aspek keuangan, Indonesia mendorong implementasi mata uang lokal (LCT/LCS) dan konektivitas pembayaran lintas negara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Hal ini dibahas dalam pertemuan di India, termasuk diskusi bilateral dengan Reserve Bank of India mengenai integrasi sistem pembayaran QR. Sementara itu, Presiden Putin menekankan kemandirian ekonomi 11 negara anggota BRICS dari tekanan eksternal melalui mekanisme pergerakan barang, jasa, dan modal yang independen.

Terdapat perbedaan perspektif mengenai daya tawar ekonomi. Di satu sisi, BRICS dipandang sebagai jalan menegaskan ruang gerak global, namun Direktur CORE Mohammad Faisal menilai nilai perdagangan BRICS sebesar US$1,2 triliun belum cukup menjadi daya tawar Indonesia dalam menghadapi tekanan tarif Amerika Serikat, mengingat kecenderungan AS yang kurang memedulikan kepentingan mitra.