Jusuf Kalla: Kerusuhan Banda Aceh Tidak Mencerminkan Keinginan Mayoritas Rakyat Aceh

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005. Peringatan yang awalnya berupa doa dan zikir di Masjid Baiturrahman diwarnai demonstrasi dan penggantian bendera. JK menilai aksi tersebut tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh yang telah merasakan manfaat perdamaian selama 21 tahun, termasuk kemajuan dan kesejahteraan.

JK mengaitkan kericuhan dengan dinamika politik internal Aceh, bukan penolakan terhadap pemerintah pusat, dan menyebut adanya kelompok kecil yang memprovokasi ketidakpuasan, diduga memanfaatkan momen peringatan 17 Agustus. Situasi diperparah karena tokoh-tokoh kunci Aceh tidak hadir di lapangan: Gubernur Muzakir Manaf sedang berobat di Kuala Lumpur dan Wali Nanggroe Malik Mahmud berada di Penang, sehingga hanya Wakil Gubernur dan kepolisian yang memimpin penanganan. JK mengajak masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai lewat jalur damai.