Jusuf Kalla Yakin Kerusuhan di Banda Aceh Bukan Cerminan Keinginan Mayoritas Rakyat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki 15 Agustus 2005. JK menilai aksi tersebut tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh yang telah merasakan manfaat perdamaian. Peringatan yang awalnya berupa doa dan zikir di Masjid Baiturrahman diwarnai demonstrasi dan penggantian bendera, diduga karena provokasi pihak tertentu memanfaatkan momen peringatan 17 Agustus.

JK mengaitkan kericuhan dengan dinamika politik internal Aceh, bukan penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut adanya kelompok kecil yang memprovokasi ketidakpuasan. Situasi diperparah karena tokoh-tokoh kunci Aceh tidak hadir: Gubernur Muzakir Manaf sedang berobat di Kuala Lumpur dan Wali Nanggroe Malik Mahmud di Penang, sehingga hanya Wakil Gubernur dan kepolisian yang memimpin di lapangan.