Kemenhaj Hapus Mekanisme Lunas Tunda Ganti Haji Khusus untuk Cegah Praktik Jual Beli Antrean

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi menghapus mekanisme 'lunas tunda ganti' dalam penyelenggaraan haji khusus. Kebijatan ini dilakukan untuk menutup celah yang sebelumnya dimanfaatkan oknum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mengganti jemaah yang batal atau tertunda dengan jemaah lain yang tidak sesuai nomor urut porsi. Dengan penghapusan ini, kekosongan kuota akibat pembatalan tidak boleh diisi secara subjektif oleh PIHK, melainkan harus mengikuti urutan sistem yang berlaku guna mencegah praktik rente dan jual beli antrean.

Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, langkah ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola agar pengisian kuota dan keberangkatan jamaah berlangsung adil, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, praktik ini sering dieksploitasi oleh kartel haji melalui pembayaran biaya mahal atau suap untuk mempercepat keberangkatan, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi jemaah yang mengantre sah. Kemenhaj juga menegaskan bahwa selisih dana haji khusus yang dibayar kembali kepada jamaah bukan termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, Kemenhaj telah menyerahkan 34 kasus dugaan pelanggaran haji dan umrah ke Bareskrim Polri untuk dilindungi hak jemaah dan ditegakkan hukum. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus segala praktik curang dalam tata kelola haji khusus. Kemenhaj juga sedang mengusahkan verifikasi travel yang masih memenuhi syarat dan memiliki rekam jejak baik untuk memperpanjang izin, sementara seleksi petugas haji PPIH 2027 sedang berjalan dengan ujian CAT yang akan dilaksanakan pada 5 dan 12 September 2026.