Kemensos Pemutakhirkan DTSEN, 4,3 Juta KPM Baru Terdaftar dan Bantah Alih Dana ke MBG

Kementerian Sosial mencatat sekitar 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk daftar penerima bansos setelah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran DTSEN dilakukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi dan ketidaksesuaian di lapangan. Menurut Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, penggunaan DTSEN memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak tercatat kini dapat mendapatkan bantuan. Proses ini juga melibatkan verifikasi lapangan (groundcheck) terhadap 12 juta KPM untuk mengidentifikasi penerima yang seharusnya tidak berhak dan warga yang berhak namun belum terdaftar.

Dalam penentuan desil, BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) dan metode machine learning untuk membangun model estimasi bagi rumah tangga tanpa data pengeluaran langsung. Model dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Hasil pemodelan digunakan untuk menyusun peringkat kondisi sosial ekonomi nasional. Namun, Kemensos menegaskan bahwa desil bukan satu-satunya kriteria; data desil hanya menjadi referensi awal, dengan tetap dilakukan verifikasi lapangan untuk menentukan penerima akhir.

Terkait klaim pemotongan dana bansos untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kemensos membantahnya. Jumlah penerima bansos tetap: PKH 10 juta, BPNT 18 juta, dan PBI 96 juta. Pemerintah hanya melakukan pemutakhiran data dengan mengalihkan penerima dari desil 5-10 ke desil 1-4, sehingga pada 2026 penerima bansos sepenuhnya berasal dari desil 1-4. Sistem penerimaan berbasis permintaan (on demand) juga dikembangkan, di mana warga dapat mengajukan diri melalui digitalisasi bansos dengan memasukkan NIK dan biometrik. Kemensos menargetkan penyaluran bansos menggunakan sistem baru ini mulai 2027.