Koalisi Desak MK Segera Putus Uji Materiil UU TNI

Koalisi Advokasi Reformasi Sektor Keamanan dan organisasi seperti Imparsial, YLBHI, serta KontraS mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutus Perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil UU TNI. Gugatan yang diajukan 23 Oktober 2025 terlalu lama menunggu putusan, meskipun kesimpulan pemohon diserahkan 8 Juni 2026. Penundaan dianggap melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kekhawatiran utama adalah perluasan kewenangan TNI di ranah sipil seperti Program Koperasi Desa Merah Putih serta penguatan militerisme dan impunitas prajurit dalam peradilan militer. CNN Indonesia melaporkan pembatalan sanksi pemecatan pelaku penyiraman air keras aktivis KontraS sebagai contoh impunitas, sementara JPNN.com menyebut putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam kasus Andrie Yunus pada 20 Agustus 2026 sebagai bukti impunitas. Kedua media tidak menyebutkan perbedaan angka atau klaim yang signifikan.