Komdigi Perkuat Kedaulatan Digital dalam Upacara HUT ke-81 RI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kedaulatan digital Indonesia melalui tiga agenda utama: pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), pemberantasan judi online, dan perlindungan anak di ruang digital. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ismail dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta Pusat pada Senin, 17 Agustus 2026. Ismail menekankan bahwa kedaulatan digital mencakup penguasaan infrastruktur, data, teknologi, dan ruang informasi digital.

Dalam pemberantasan judi online, Komdigi menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026. Bersama OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum, sekitar 32.500 rekening bank terkait judi online telah ditutup untuk memutus jalur keuangan. Untuk perlindungan anak, Komdigi menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), di mana hingga Juli 2026, sekitar 4,7 juta akun anak dinonaktifkan dan lebih dari 204 platform menyerahkan self-assessment profil risiko.

Agenda-agenda ini termasuk dalam 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan Komdigi sebagai lead sector. Selain itu, Komdigi memperkuat integrasi data lintas kementerian melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk verifikasi penerima bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memastikan ruang digital tetap aman, terkendali oleh negara, dan bermanfaat bagi masyarakat.