Kritik dan Pertimbangan Data Desil DTSEN untuk Penentuan Bantuan Sosial

Pemerintah Indonesia menggunakan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial. Data DTSEN terbaru adalah DTSEN V3 yang dirilis per 10 Juli 2026, dan BPS melakukan pemutakhiran serta merilis DTSEN setiap triwulan dengan rilis berikutnya direncakan pada bulan Oktober 2026. Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan data yang terus dimutakhirkan setiap tiga bulan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini.

Namun, pengawal ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai desil tidak akurat untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara real-time karena bersifat relatif dan siklus pemutakhiran data tiga bulan menyisakan risiko exclusion error maupun inclusion error. Ia menyarankan desil sebagai first-stage screening dengan verifikasi lapangan, data kejadian, dan mekanisme keberatan. Pengamat CORE Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa metode Proxy Means Test (PMT) dalam DTSEN memiliki tingkat kesalahan sekitar 23 persen, sehingga perlu digabungkan dengan indikator responsif seperti konsumsi listrik, kepesertaan jaminan sosial, dan data administratif.

Beda pandangan muncul terkait asal data desil. JawaPos menegaskan bahwa data desil Agustus 2026 bukan berasal dari Sensus Ekonomi terbaru, melainkan dari DTSEN yang diperbarui secara berkala. Sementara itu, bagi rumah tangga dengan pendapatan tidak tetak, diperlukan rata-rata pendapatan selama 6-12 bulan dengan mempertimbangkan pola musiman dan tanggungan. Masyarakat yang keluar dari kelompok prioritas perlu masa transisi dan kanal banding dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.