Sistem Desil Kesejahteraan: Potensi Kesalahan Eksklusi dan Ketimpangan Sasaran Bansos

Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi warga pada transisi desil 5 ke 6 sebagai kelompok paling rentan kehilangan akses bantuan sosial karena posisinya di ambang kemiskinan pasca-miskin. Wali Kota Muhammad Farhan menjelaskan desil 5 masih berpotensi menerima bantuan terbatas, sementara desil 6 dianggap mandiri kelas menengah, sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan akses bagi warga yang belum sepenuhnya mampu.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) meminta penghapusan sistem desil sebagai dasar penerima bansos, menyoroti masalah 'exclusion error' yang menyebabkan masyarakat rentan terpinggirkan. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat meminta transparansi data termasuk pendapatan, beban tanggungan, dan biaya hidup untuk penilaian yang lebih akurat.

Studi dari pusat kajian ekonomi Celios menunjukkan sistem desil berpotensi memperlebar ketimpangan, terutama pada desil 9-10 di mana keluarga dengan pengeluaran Rp 11-12 juta hingga di atas Rp 50 juta dikelompokkan bersama. Nailul Huda menyarankan pengelompokan lebih rinci untuk desil 6-10 agar sasaran bansos lebih tepat. Perbedaan klaim muncul terkait rentang pengeluaran yang dikelompokkan dalam satu desil yang sama.