MPR Dukung Pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Akhir 2026

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung agar RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) dibahas pada akhir 2026 sebagai undang-undang terpisah, bukan digabung dengan RUU lain. RUU ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengendalikan dampak perubahan iklim, mengatur pengurangan emisi karbon, mitigasi, adaptasi, serta insentif dan sanksi bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Aspek keadilan menjadi fokus utama dalam RUU PPIB, dengan perlindungan khusus bagi kelompok terdampak seperti masyarakat pesisir, ekonomi lemah, petani, nelayan, perempuan, balita, manula, dan negara Global South. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan fraksi-fraksi di parlemen secara prinsip menyambut positif agar RUU segera dibahas.

MPR akan melanjutkan penjaringan masukan melalui program MPR Goes to Campus dan pertemuan dengan berbagai stakeholder. Detik.com menyebut dukungan disampaikan oleh Eddy Soeparno, sementara Liputan6.com menambahkan inisiatif penjaringan masukan melalui kegiatan tersebut.