MPR Minta RUU Perubahan Iklim Dibahas Akhir 2026, Ini Alasannya

Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Soeparno meminta RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) dibahas pada akhir 2026. RUU ini akan menjadi undang-undang terpisah, bukan digabung dengan RUU lain. Eddy menyatakan RUU PPIB diperlukan sebagai payung hukum untuk mengatur pengurangan emisi karbon, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta insentif dan sanksi bagi pelaku usaha. Aspek keadilan juga menjadi substansi penting, dengan perlindungan khusus bagi kelompok terdampak seperti masyarakat pesisir, petani, nelayan, dan negara Global South. MPR akan melanjutkan penjaringan masukan melalui program MPR Goes to Campus dan pertemuan dengan stakeholder.