Waka MPR Dukung Pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Dipercepat

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) pada akhir 2026. RUU ini menjadi landasan hukum untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dengan aturan jelas tentang pengurangan emisi karbon, mitigasi, adaptasi, serta insentif dan sanksi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Menteri LH Jumhur Hidayat serta fraksi-fraksi di parlemen secara prinsip menyambut positif agar RUU dibahas sebagai undang-undang berdiri sendiri. Eddy juga menekankan pentingnya aspek keadilan dalam RUU, khususnya untuk masyarakat pesisir, ekonomi lemah, petani, nelayan, perempuan, balita, manula, dan negara Global South yang paling terdampak.