OTT BPN Bogor: DPR Desak KPK Bongkar Jaringan Suap HGB

Kongresi III DPR RI mendesak KPK mengusut tuntas kasus OTT yang mengamankan 17 orang, termasuk pejabat ATR/BPN dan kepala BPN Bogor, terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Dua anggota Komisi III—Abdullah dan I Nyoman Parta—menekankan agar investigasi mencakup seluruh jaringan mulai dari pemberi dan penerima hingga perantara politik dan perusahaan properti. Mereka menilai praktik ini sebagai kejahatan sistemik, bukan oknum individu, sekaligus meminta evaluasi tata kelola pelayanan pertanahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Beberapa poin fakta berbeda antarlaporan: JawaPos menyebut tersangkta termasuk Dirjen PPTR ATR/BPN, sementara Media Indonesia menyebut pejabat Eselon I, kepala BPN Bogor dan Tangerang, perusahaan properti, dan perantara politik. Media Indonesia menambahkan barang bukti berupa uang rupiah dan valuta asing senilai ratusan miliar disita, hal yang tidak disebutkan JawaPos. Media Indonesia juga menyebutkan operasi dilakukan pada 14 September 2026 dan menyoroti ironi pejabat yang baru dilantik Februari 2026 terlibat suap, sehingga KPK diminta menjerat pelaku dengan TPPU dan menguji pertanggungjawaban pidana korporasi.