OTT di BPN Bogor, DPR Minta KPK Bongkar Jaringan Jual Beli HGB

Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menuntut KPK membongkar jaringan korupsi pengadaan HGB di BPN Bogor setelah OTT KPK pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, 17 orang ditangkap, termasuk pejabat Eselon I, kepala BPN Bogor dan Tangerang, perusahaan properti, serta perantara politik. Barang bukti berupa uang rupiah dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah disita. Parta menyatakan kasus ini membuktikan praktik korupsi di BPN merupakan kejahatan sistemik, bukan sekadar tindakan oknum individual. Ia menyoroti ironi penangkapan pejabat pengawasan BPN yang baru dilantik pada Februari 2026 tetapi sudah terlibat suap. Parta meminta KPK menjerat pelaku dengan TPPU dan menguji pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengevaluasi penerbitan HGB skala besar dan RUU Perampasan Aset.