Pakar Sarankan Penguatan Badan Komunikasi Pemerintah Hadapi Disinformasi Digital

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahadiansyah, menilai Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) perlu diperkuat guna menghadapi peningkatan disinformasi, hoaks, fitnah, dan manipulasi informasi di ruang digital. Penguatan ini dianggap krusial agar pemerintah dapat merespons cepat tudingan yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Trubus menekankan pentingnya penyajian data konsisten yang dapat diverifikasi publik, mengingat masyarakat society 5.0 banyak menggunakan media sosial dan AI.

Kepala Bakom, Muhammad Qodari, menyebut serangan dari akun anonim di media sosial sebagai 'surat kaleng' modern. Salah satu isu yang muncul adalah tudingan pengelolaan anggaran iklan media sebesar Rp60 miliar, yang dibantah Qodari dengan menegaskan bahwa belanja media mengikuti mekanisme penganggaran resmi lembaga. Sementara itu, survei Digdaya Polling & Strategy (22–31 Juli 2026) terhadap 1.200 responden nasional menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo sebesar 73,3 persen dengan margin of error ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.