Indonesia Tanggapi Tudingan Pelanggaran HAM di Papua pada Sidang Majelis Umum PBB

Indonesia menolak tudingan pelanggaran HAM sistematis di Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Pemerintah menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang kredibel ditangani melalui mekanisme hukum nasional dan Komnas HAM yang independen. Indonesia menekankan kewajiban melindungi seluruh warga negara sesuai hukum nasional dan internasional, serta menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil bukan bentuk aspirasi damai.

Indonesia merujuk pada kekerasan oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan tiga aparatur sipil negara tewas saat menyalurkan bantuan ternak, serta penculikan sembilan perempuan dan anak di Mimika. Terdapat perbedaan informasi mengenai pengemudi pengangkut kebutuhan pokok, di mana ANTARA News menyebutnya tewas, sementara Detik.com menyebutnya diculik. Indonesia meminta pembahasan Papua mencerminkan keadaan utuh, termasuk korban dari kalangan guru dan tenaga kesehatan.

Menanggapi desakan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dan Wakil Tetap Vanuatu Odo Tevi agar Komisaris Tinggi PBB mengunjungi Papua Barat, Indonesia menyatakan kunjungan tersebut harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi sesuai prosedur PBB. Indonesia berkomitmen terlibat konstruktif melalui mekanisme relevan dan mendorong dialog berbasis fakta.