Indonesia tolak tudingan dugaan pelanggaran HAM sistematis di Papua

Indonesia menolak tudingan dugaan pelanggaran HAM sistematis di Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Indonesia menyatakan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang kredibel akan ditangani melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen. Indonesia juga menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil bukan bentuk penyampaian aspirasi damai, dan menegaskan kewajibannya melindungi seluruh warga negara sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional.

Indonesia merujuk pada insiden tiga aparat sipil negara yang terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak, seorang pengemudi yang tewas mengangkut kebutuhan pokok, dan sembilan perempuan serta anak yang diculik di Mimika. Indonesia menekankan bahwa pembahasan mengenai Papua harus mencerminkan keadaan secara utuh, termasuk korban di antara warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah yang menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dan Wakil Tetap Vanuatu Odo Tevi mendesak agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat untuk memverifikasi laporan pelanggaran HAM secara independen. Indonesia menjawab bahwa pengaturan kunjungan tersebut harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi, sesuai prosedur untuk seluruh negara anggota PBB. Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terlibat konstruktif melalui mekanisme yang relevan dan mendorong dialog berbasis fakta dan keamanan warga sipil.