Pemerintah Buka Impor KRL Bekas Jepang untuk Tambah Kapasitas KRL Jabodetabek

Pemerintah membuka kembali pintu impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang sebagai solusi transisi untuk meningkatkan kapasitas angkutan di Jabodetabek. Hal ini dilakukan setelah Komisi VI DPR menyetujui opsi tersebut, mengingat tingginya kepadatan penumpang yang pernah mencapai 480 orang per gerbong, jauh melampaui kapasitas ideal sebesar 360 orang. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengusulkan impor 23 rangkaian KRL bekas, terdiri dari 7 rangkaian dengan formasi 12 gerbong (SF-12) dan 16 rangkaian dengan formasi 8 gerbong (SF-8), untuk mengganti armada yang sudah berusia puluhan tahun.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa pengadaan KRL bekas lebih cepat dan efisien dibandingkan impor baru, yang membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Proses pengadaan KRL bekas hanya memakan waktu 1 hingga 2 bulan setelah mendapatkan izin. KRL bekas dari Jepang diharapkan dapat beroperasi hingga 10 tahun mendatang, sambil menunggu peningkatan kapasitas produksi lokal. Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, menekankan bahwa langkah ini sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat, terutama para pengguna rutin KRL yang sering kesulitan mendapatkan tempat duduk.

Namun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa impor KRL bekas belum tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang saat ini hanya mengatur impor bekas kapal. Kemenperin masih menunggu permintaan resmi dari KAI sebelum memberikan komentar lebih lanjut. Kementerian Perdagangan (Kendag) menyatakan impor KRL bekas memerlukan rekomendasi dari kementerian teknis lainnya dan mengikuti prosedur impor yang ketat. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah memanggil KAI untuk menjelaskan prosedur yang harus dilalui.