Pemerintah Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Beberapa Daerah untuk Putuskan Siklus Kemiskinan

Beberapa pemerintah daerah siapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyediakan lahan seluas 8,1 hektare di Kelurahan Kedungwuni Timur, sementara Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen pada Oktober 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mempawah, Rote Ndao, dan Aceh Utara, dengan Bupati Rote Ndao menyiapkan lahan 17,6 hektare setelah pengajuan sebelumnya dinilai kurang luas. Di Aceh Utara, program ini mendesak karena angka kemiskinan mencapai 24,37 persen dan stunting 32,4 persen.

Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin, termasuk yang termasuk dalam desil 1 dan 2 DTSEN, dengan pendidikan berasrama yang memungkinkan mereka meraih cita-cita seperti menjadi dokter, tentara, atau polisi. Calon siswa ditentukan melalui verifikasi langsung ke rumah berdasarkan data DTSEN, kemudian disetujui oleh bupati dan dikirimkan ke Menteri Sosial. Target maksimal program ini adalah 2.500 siswa (SD, SMP, SMA), dengan kapasitas saat ini masih 1.000-1.500 siswa. Agus Jabo menargetkan 200 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, dengan 158 sudah terbentuk.

Di Kabupaten Sumedang, Sekolah Rakyat saat ini mengajarkan sekitar 476 siswa, terdiri dari 113 siswa SD, 196 siswa SMP, dan 167 siswa SMA. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa sejak satu tahun mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, para siswa yang dulu kurang berani tampil kini sudah berkembang baik secara akademik, kesehatan, maupun kedisiplinan. Sekolah Rakyat juga berkomitmen menjadi ruang aman bebas perundungan dengan melarang tiga dosa besar pendidikan: perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi. Pemerintah Kabupaten Sumedang mendukung program ini melalui pembangunan gedung permanen yang telah mencapai 98 persen, serta dukungan dalam pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dengan lebih dari 50 persen warga sudah terdaftar.