Pemerintah Tidak Menurunkan PPN untuk Stimulus Ekonomi, Bedakan dengan Kebijakan Jepang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai langkah stimulus, berbeda dengan kebijakan yang diambil Jepang. Keputusan ini didasarkan pada pernyataan bahwa Indonesia telah menyalurkan instrumen stimulus lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi kendaraan listrik, serta bantuan pangan beras. Penurunan PPN dinilai berisiko memangkas pendapatan negara dan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berpotensi meningkatkan utang negara. Pemerintah lebih memilih mengandalkan subsidi dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kedua media sama sekali tidak menyebutkan perbedaan angka atau klaim yang bersangkutan.