Pemerintah Uji Akurasi Data Desil BPS dan Soroti Anggaran Pemutakhiran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menguji keakuratan data desil BPS menggunakan sampel ratusan data sebelum dijadikan dasar kebijakan. Hal ini dipicu temuan ketidaksesuaian data, termasuk kasus anak Purbaya yang seharusnya desil 7 namun tercatat desil 10. Jika data belum akurat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan data lama sementara perbaikan dilakukan bertahap. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini krusial karena menjadi dasar rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10, meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hal tersebut masih dalam pembahasan.

Terkait anggaran, Purbaya mempertanyakan kebutuhan dana tambahan BPS. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp7 triliun untuk sensus dan pemutakhiran data, dengan total anggaran BPS melebihi Rp9 triliun. Terdapat perbedaan informasi mengenai pengajuan dana: satu sumber menyebut Purbaya belum menerima pengajuan tambahan anggaran, sementara sumber lain menyebutkan adanya keraguan Purbaya atas kebutuhan tambahan dana sebesar Rp1,4 triliun, mengingat sebelumnya BPS telah meminta Rp3 triliun dengan janji penggabungan sensus dan pemutakhiran data.